Reformasi Birokrasi, Pelayanan Terbaik Untuk Republik

Banyak orang langsung mengernyitkan kening ketika diajak bicara tentang birokrasi Indonesia. Terbayang di benak, pelayanan yang ruwet dan penuh sengkarut. Birokrat bermental priyayi yang enggan melayani, sarana pelayanan yang buruk, praktik KKN yang meraja, hingga kesulitan mengurus perizinan, adalah imaji negatif betapa reformasi birokrasi masih cendrung dipandang jauh panggang dari api.

Akan tetapi bayangan kelam itu sontak sirna, saat Lainin Nadziroh (32) mengantre di salah satu kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) untuk membayar pajak sekaligus mengganti plat nomor motornya. Ia terkejut. “Gak sampai satu jam kelar. Antrean juga rapi, petugasnya ramah, dan ruangannya wangi,” tulis wartawan sebuah harian di Surabaya yang akrab dipanggil Anin ini di laman media sosialnya.

Diakui Anin, membaiknya pelayanan tidak hanya di Samsat. Pelayanan di unit-unit birokrasi lainnya belakangan ini juga terus membaik. “Meski belum seluruhnya, tapi setidaknya membuktikan bahwa upaya perbaikan pelayanan birokrasi sedang terus dilakukan oleh pemerintah,” imbuhnya.

Komentar Anin benar. Setidaknya jika mengintip hasil Survei Lembaga Klimatologi Politik (LKP) tahun 2015, publik menganggap bahwa pemerintah telah berhasil memangkas rantai pelayanan di birokrasi. Bukan hanya kecepatan layanan yang terus meningkat, namun kemudahan dan kualitas layanan juga terus membaik.

Program Prioritas

Laiknya mesin bagi pembangunan, kinerja birokrasi memang harus dijaga dan ditingkatkan kemampuannya. Pemerintah sadar betul, tanpa birokrasi yang berintegritas dan memiliki budaya melayani, program-program pembangunan strategis yang berdampak nyata bagi masyarakat akan sulit terwujud. Maka sangat tepat presiden menempatkan reformasi birokrasi sebagai salah satu program prioritas pemerintah sesuai dengan Nawacita.

 “Kita memerlukan birokrasi yang cepat, birokrasi yang melayani dan responsif terhadap perubahan-perubahan dan perkembangan jaman,” kata Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas yang membahas masalah penataan manajemen Aparatur Sipil Negara di kantor Presiden, beberapa waktu lalu.

Menurut presiden, pemerintahan yang cepat dan responsif terhadap keluhan-keluhan merupakan salah satu fokus reformasi. Pemerintah di semua tingkat pusat dan daerah mau tidak mau harus berubah ke arah pemerintah yang terbuka dan memiliki tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Keterbukaan informasi dalam setiap aspek penyelenggaraan negara inilah yang diyakini mampu mendorong partisipasi rakyat, sehingga pembangunan akan berjalan lebih baik dan efsien.

Tata kelola pemerintahan yang baik tentu sebaiknya dimulai dari aparat pemerintah yang harus memberi contoh melalui budaya melayani. Dalam konteks ini, Presiden Joko Widodo mengharapkan aparat pemerintah dapat menanggapi dengan cepat berbagai kebutuhan masyarakat, karena sejatinya

aparatur negara merupakan pelayan masyarakat. “Untuk mewujudkannya, harus ada perubahan karakter, mindset dan reformasi pola kerja yang efektif dan efsien,” tegas Presiden Joko Widodo.

Inovasi Pelayanan

Samsat boleh menjadi contoh pelayanan cepat yang efektif dan efsien, maka pelayanan izin investasi dan usaha pun terus digenjot dengan menerapkan model yang nyaris sama. Saat ini, pengurusan izin di 21 Kementerian telah dialihkan ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), menjadi sistem layanan satu atap. Sebelumnya, mengurus izin tak cukup hanya ke BKPM. Setelah selesai di BKPM, pemohon harus mengurus izin dari satu kementerian ke kementerian yang lain.

“Biasanya sih harus bolak-balik dari kementerian satu ke kementerian lain. Capek, karena makan waktu sangat lama. Sekarang, cukup datang sekali, langsung selesai urusannya,” kata Ferdiansyah (51), yang baru saja mengurus izin usahanya di BKPM.

Tidak cukup hanya memangkas jalur perizinan yang berbelit, pemerintah juga memangkas waktu pengurusan izin usaha dan investasi selesai dalam satu hari. “Gak pernah berpikir bisa secepat ini. Biasanya, jangankan sehari, enam bulan bisa selesai saja sudah dianggap super cepat,” imbuh pengusaha komoditas pertambangan ini dengan wajah sumringah.

Ia bersyukur, perizinan satu pintu di BKPM awalnya memang hanya berhasil memangkas waktu perizinan menjadi hitungan minggu namun Presiden Joko Widodo menginginkan semua selesai dalam satu hari. BKPM merespon cepat arahan tersebut sehingga perizinan dapat selesai—bahkan—dalam tiga jam. “Waktu tiga jam itu bukan hanya untuk mengurus satu izin, namun untuk delapan jenis izin, lho,” tuturnya.

Menular Ke Daerah

Tak hanya di pusat, inovasi untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik sebagai tujuan akhir reformasi birokrasi juga dilakukan di daerahdaerah. Salah satunya adalah di Kota Malang. Pada tahun 2016, kota ini terpilih sebagai kota terbaik dalam hal keterbukaan informasi publik pada ajang “Government Award” yang diselenggarakan Sindo Weekly Magazine. Salah satu inovasi Kota Malang adalah menyelenggarakan Anugerah Inovasi & Kreativitas Informasi Digital (AIKID).

AIKID merupakan perlombaan yang diselenggarakan setahun sekali untuk setiap satuan kerja pemerintah yang ada di Kota Malang. Kegiatan yang dimulai sejak tahun 2015 ini dibuat untuk memacu perangkat daerah lebih giat dalam meningkatkan pelayanan informasi publik kepada masyarakat. Semua satuan kerja pemerintah di Kota Malang menjadi terpacu untuk mengoptimalkan media informasi melalui website yang dimilikinya.

 “Inovasi ini merupakan komitmen pemerintah Kota Malang untuk menjadi kota dengan tata kelola pemerintahan yang baik. Hal ini diharapkan dapat mendorong partisipasi rakyat dalam pembangunan,” kata Wali Kota Malang, Mochamad Anton.

Hasil Nyata

Harapan akan sebuah birokrasi yang cepat, melayani, dan responsif terhadap perubahanperubahan dan perkembangan zaman kini mulai terlihat wujudnya. Dalam Laporan Evaluasi Kinerja yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB), kinerja Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah menunjukkan peningkatan yang signifkan.

Penilaian tersebut dilakukan menggunakan indikator akuntabilitas kinerja, yaitu dengan melihat efektivitas dan efsiensi penggunaan anggaran yang disandingkan dengan capaian kinerjanya, serta dengan melihat pula kualitas pembangunan budaya kerja birokrasi pada instansi yang dinilai.

Sejalan dengan penilaian kinerja pemerintah yang terus membaik, tingkat kepuasan terhadap kinerja Presiden Joko Widodo juga terus menguat. Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) pada bulan Juni 2016 menunjukkan bahwa 67% warga Indonesia menyatakan puas dengan kinerja Joko Widodo. Sebagai perbandingan, satu tahun lalu (Juli 2015), yang menyatakan puas dengan kinerja Joko Widodo baru mencapai 41%.

Reformasi birokrasi di Indonesia sudah mulai terlihat nyata hasilnya. Tentu masih ada kekurangan yang perlu dibenahi, namun semangat untuk mewujudkan pelayanan yang terbaik untuk republik ini harus terus dijaga.